Page 103 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 85

didaftar oleh kantor pendaftaran tanah selaku instansi yang berwenang
bukan instansi lain.
2. Sumardjono, Maria S.W (2007: 51)
Program landreform sebagai strategi untuk menyelesaikan
masalah okupasi. Karena pelaksanaan landreform bertujuan untuk
mencapai keadilan dalam perolehan dan pemanfaatan tanah, serta
memberdayakan petani dengan mewujudkan akses terhadap lapangan
kerja, yang dijamin dengan akses terhadap modal dan pasar produksi.
3. Arie Sukanti Hutagalung (1985: 3)
Landreform dipandang sebagai penyelesaian yang baik untuk
menyelesaikan masalah okupasi. Karena pelaksanaan landreform
bertujuan untuk mencapai pemerataan distribusi sumber-sumber
kehidupan diantara para petani, terutama tanah, dalam rangka
mencapai pemerataan pembagian hasil produksi nasional guna
terciptanya keadilan social dan kenaikan hasil produksi di bidang
pertanian.
4. Mubyarto dkk (1991: 97)
Landreform dan bentuk-bentuk reforma agrarian lainnya, secara teoritis
merupakan salah satu jalan bagi peningkatan kualitas perkebunan
rakyat. Strategi demikian ini untuk berbagai kepentingan seperti
idiologi, politik, ekonomi, maupun Hamkamnas, bagaimanapun lebih
dapat diandalkan dibandingkan pengembangan perkebunan besar
baik perkebunan Negara maupun swasta.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa upaya penyelesaian
permasalahan tanah-tanah perkebunan sebaiknya diarahkan melalui
program landreform. Pelaksanaan landreform bertujuan untuk mencapai
pemerataan distribusi sumber-sumber kehidupan diantara para petani,
terutama tanah, dalam rangka mencapai pemerataan pembagian hasil
produksi nasional guna terciptanya keadilan social dan kenaikan hasil
produksi nasional di bidang pertanian.
Legalisasi okupasi tanah perkebunan ditunjukan dengan adanya
pemberian peluang bagi para okupan untuk memperoleh hak milik atas
tanah yang diokupasi melalui pelepasan hak atas tanah. Bagi perkebunan
swasta, pelepasan hak atas tanah ini dapat langsung dilakukan kepada
petani penggarap seperti pengalihan hak atas tanah pada umumnya.
Sedangkan bagi BUMN, pelepasan ha katas tanah harus mendapat ijin
pelepasan asset terlebih dahulu dari menteri yang berwenang (Menteri