Page 100 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
82

Penyebab okupasi tanah perkebunan yaitu masyarakat penggarap
menuntut pengembalian atas tanah yang diserahkan ke pihak perkebunan
pada tahun 1969 sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Panitia Landreform
Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan surat tanggal 27 Nopember 1969 No.
1/II/LR/69/PP. alas an penuntutan masyarakat bahwa mereka dahulu pada
tahun 1969 dipaksa pindah oleh pihak perkebunan dengan dibantu aparat
militer dari perkampungan yang ditempati tanpa pemberian ganti rugi yang
layak atas tanah dan bangunan mereka, bahkan ada yang tidak menerima ganti
rugi karena tida bersedia menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan.
Adapun penyebab okupasi tanah perkebunan PT. PTPN II oleh
masyarakat disebabkan oleh :
1. Klaim dari masyarakat.
PTPN II berkeinginan untuk mengambil kembali tanah-tanah yang
dipinjamkan kepada masyarakat untuk diolah secara mekanisme dan
akan digunakan sebagai perkebunan karet. Terhadap keinginan PTPN
II, masyarakat menolak dan enggan menyerahkan tanah dimaksud dan
selanjutnya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan
mereka yang telah dikuasai sejak tahun 1950 an.
2. Penggunaan tanah tidak efektif dan tidak terpasangnya tanda batas.
Keberadaan PTPN II tersebut belum sepenuhnya/belum keseluruhan
mengelola tanah yang dikuasainya, kemudian tanah-tanah yang belum
efektif tersebut dipergunakan kepada msyarakat dalam bentuk sewa.
Pada akhirnya pengerjaan tanah yang tidak efektif tersebut menjadi
salah satu penyebab terjadinya okupasi. Penggunaan tanah yang tidak
efektif memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengelola tanah-
tanah yang secara yuridis telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(dikuasai dengan HGU), namun secara fakta masyarakat beranggapan
bahwa tanah tersebut adalah tanah yang bebas digunakan oleh siapa
saja sehingga mereka berlomba-lomba untuk membuka areal pertanian.
Adanya hak sewa masyarakat lain untuk mengelola tanah-tanah yang
tidak efektif selain yang telah diperjanjikan atau yang diijinkan pihak
perusahaan, atau dengan kata lain secara tidak langsung masyaraat
melakukan usaha pertanian pada lokasi HGU yang tidak produktif.

4. Upaya Penyelesaian Okupasi Tanah Perkebunan
Dengan pertambahan jumlah penduduk yang cukup pesat akan
mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedangkan