Page 79 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 79
Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 61
Lokasi yang dituntut HIMAD PURELANG termasuk kawasan hutan dan
kawasan bekas Hak Guna Usaha, sedangkan mereka mengakuinya sebagai
tanah adat.
Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah telah membentuk Tim Padu
Serasi. Lembaga Ombudsman juga mendesak pihak Kehutanan untuk
merubah beberapa penetapan kawasan hutan melalui Surat Rekomendasi
Ombudsman RI Nomor 0014/REK/0906.2014/PBP.41/XII/2012. Atas
kajian Tim Padu Serasi dan rekomendasi Ombudsman, pada tanggal 6
Maret 2015 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akhirnya
menandatangani Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 76/LHK-II/2015
tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Perubahan Bukan Kawasan
Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau.
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan
seluas 231.441 ha., terdiri dari Kawasan Hutan yang ber-Dampak Penting
dan Cakupan yang Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) seluas ± 23.872 ha.
dan non DPCLS seluas ±207.569 ha. Kemudian Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan seluas ± 60.299 ha., dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan menjadi
Kawasan Hutan seluas ± 536 ha. Masyarakat dan Pemerintah Daerah di
Kepulauan Riau bersyukur atas terbitnya keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan itu.
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 225
IV/86 tanggal 28 April 1986 telah menunjuk Hutan Pulau rempang seluas
16.000 Ha menjadi kawasan hutan dengan fungsi taman wisata buru dan
ditegaskan dengan Keputusan Menteri Kehutanan nomor 307/KPTS-
II/1986 tanggal 28 September 1986 menunjuk areal Pulau Rempang seluas
16.000 Ha menjadi Hutan Wisata Taman Berburu.
Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Masyarakat Adat
Pulau Rempang Galang (HIMADPURELANG) yang mengklaim memiliki
dan menguasai atas tanah di P Rempang dan P Galang mencuat sampai
ditangani Pansus DPR RI. Bahkan HIMAD PURELANG bersurat sampai ke
BPN Pusat untuk memohon dukungan penguasaan atas tanah di P Rempang
dan P Galang. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa masyarakat yang
tergabung dalam LSM HIMADPURELANG menguasai dan mengusahakan
tanah yang ada di P Rempang dan P Galang sudah lama dan sejak dahulu
kala. Namun berdasarkan fakta yang ada dilapangan diperoleh informasi
sebagai berikut :
