Page 78 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
60
4. Kasus Tuntutan HIMAD Purelang

Areal yang ditunjuk Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 ternyata
termasuk bekas areal Hak Guna Usaha. Penguasaan tanah juga terjadi
pada tanah eks Hak Guna Usaha yang tebit sejak tahun 1967 atas nama PT.
MANTRUST yang Hak Guna Usaha tersebut berakhir tanggal 24 September
1986. Perkebunan ini terletak di Pulau Rempang, tanah yang sudah ditinggal
pemegang haknya tersebut saat ini sebagian besar telah dikuasai oleh
masyarakat. Secara hukum bahwa hapusnya Hak Guna Usaha tidak otomatis
hak kepunyaan dari bekas pemegang Hak Guna Usaha itu hilang hapus.

Tuntutan ganti kerugian tanam tumbuh jenis vegetasi kelapa laut
dari perusahaan eks penegang HGU telah membingungkan pihak Kantor
Pertanahan Kota Batam, karena kondisinya sejak lama dalam penguasaan
masyarakat. Di Pulau Galang juga terdapat kasus penguasaan tanah yang
tidak jelas oleh masyarakat. Pulau Rempang dan Galang adalah pulau-pulau
besar yang telah terhubung darat dengan Pulau Batam setelah dibangunnya
jembatan Barelang.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Himpunan
Masyarakat Adat Pulau Rempang dan Galang ( HIMAD PURELANG)
mengaku menguasai bidang tanah, di sebagian besar areal Pulau Rempang
dan Pulau Galang yang merupakan areal Hak Pengelolaan yang ditunjuk
oleh Keputusan Presiden.
Tantangan utama yang dihadapi dalam bidang kebijakan pengaturan
keruangan di areal Hak Pengelolaan BP Batam seperti telah diuraikan
sebelumnya adalah bagaimana mengharmoniskan dua kewenangan yaitu
kewenangan BP Batam dan kewenangan Pemerintah Kota Batam, sehingga
tercapai pengelolaan wilayah berkembang dengan optimal. Diperlukan
hubungan sinergitas antara keduanya sehingga tujuan awal pembangunan
Batam yang secara terencana dimaksudkan untuk memberikan kontribusi
dalam kemajuan perekonomian nasional, pada era Otonomi saat ini tetap
dapat dilaksanakan. 7

Masalah tuntutan HIMAD PURELANG adalah masalah peruntukan
penggunaan ruang wilayah antara BP Batam, dan pihak Kehutanan. Sebagai
akibatnya rencana tata ruang oleh pihak BP Batam belum dapat disusun
dengan mantap dan sinkron. Masalah ini telah berlangsung berlarut-larut,
hingga dipandang telah menghambat jalannya pengembangan Kota Batam
pada khususnya, dan daerah-daerah lain di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

7 Sumber BP Batam.