Page 74 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
56

merugikan masyarakat yang ujung –ujungnya menjadi sengketa. Seharusnya
di dalam akta jual beli PPAT dijelaskan bahwa Hak Bangunan ini di atas
tanah milik atau kepunyaan BP Batam sehingga pembeli menyadari bahwa
sebenarnya pembeli hanya menggunakan dan memanfaatkan tanah dan
tidak menjadi pemilik tanah hanya pemilik rumah. Hal ini juga terjadi HGB
di atas HPL yang diterbitkan di lokasi Kampung Tua.

Perubahan nama pemegang Hak Pengelolaan dari Otorita Batam ke
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam pada Buku Tanah
di Kantor Pertanahan baru sebagian dilaksanakan.

3. Kasus Penguasaan Tanah Untuk Perumahan di Hutan
Lindung
Hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa
Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada
tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh
wilayah Negara. Adapun hubungan antara bangsa dengan bumi, air serta
ruang angkasa Indonesia adalah hubungan yang abadi, sebagaimana
terurai pada Pasal 1 ayat (3). Hubungan antara bangsa dan bumi, air dan
ruang angkasa tersebut tidak berarti bahwa hak milik perseorangan atas
(sebagian dari) bumi tidak dimungkinkan. Di dalam hubungan hak ulayat,
bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal adanya
hak milik perseorangan. UUPA mengenal hak milik yang dapat dipunyai
seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atas
bagian dari bumi Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 20. Dapat
diambil pengertian bahwa hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut
tanah yang dapat dihaki oleh seseorang.
UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang
ditentukan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945,
tidak perlu dan tidak pada tempatnya bangsa Indonesia atau pun Negara
bertindak sebagai pemilik tanah. Negara sebagai organisasi kekuasaan
seluruh rakyat/bangsa bertindak selaku Badan Penguasa. Pengertian
’dikuasai’ sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 45 merupakan pengertian
yang memberi wewenang kepada Negara untuk pada tingkatan tertinggi:
a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaannya;