Page 70 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
52

Gb. 9. Prasasti Kampung Tua TANJUNG RIAU

2. Kasus Administrasi Penggunaan Tanah dan Pendaftaran
Tanah yang Belum Tertib
Pengaturan dan penataan penggunaan tanah di Batam masih kacau
karena belum sinkronnya antara Otorita Batam dengan Pemerintah Kota
Batam ditambah belum jelasnya areal yang dinyatakan statusnya hutan
oleh Kementerian Kehutanan. Otorita Batam karena kewenangannya
sebagai pemegang hak pengelolaan berhak mengatur dan merencanakan
peruntukan dan penggunaan tanahnya, demikian juga dengan Pemerintah
Kota Batam mempunyai kewenangan yang sama yang diatur dengan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004.
Meneliti administrasi penggunaan tanah di Kantor Pertanahan Kota
Batam ternyata Kantor Pertanahan belum mempunyai peta yang memberi
informasi penggunaan tanah melalui peta bidang-bidang tanah atau yang
disebut Peta Kadastral Penggunaan Tanah. Peta penggunaan tanah yang
ada masih secara global itupun dengan skala kecil 1 : 25.000, dengan peta
skala 1 : 25.000 sulit menentukan keberadaan suatu bidang tanah dalam
zone tata ruang tertentu.
Pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk menjamin
kepastian hukum penguasaan dan pemilikan tanah. Informasi pada Buku
Tanah yang juga tersaji pada sertipikat hak atas tanah harus selalu mutakhir,
jelas, tidak kabur dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.
Meneliti administrasi pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota
Batam ditemukan masih banyak bidang tanah terdaftar belum semuanya
dipetakan pada satu peta atau bahkan belum dipetakan sama sekali, dengan