Page 68 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
50

Dikaji dari peraturan perundang-undangan penguasaan tanah
masyarakat Kampung Tua di areal yang ditunjuk oleh Keputusan Presiden
Nomor 41 Tahun 1973 secara hukum dapat
dibenarkan. Pengamatan peneliti di lapangan keberadaan masyarakat
adat di Kampung Tua telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 1 angka 1
sampai dengan angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan sesuai dengan Pasal 1
angka 1 sampai dengan angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat.
Pemerintah harus menyikapi dan mengambil langkah penyelesaian
kasus Kampung Tua ini dengan kebijakan. Kebijakan merupakan salah
satu instrumen hukum yang harus digunakan pemerintah untuk mengatur
masyarakat Kampung Tua. Kebijakan yang diambil selain berpedoman
dengan hukum tertulis harus juga memperhatikan aspek dan norma yang
hidup di masyarakat, dalam kasus ini norma yang hidup di masyarakat
tentang hak prioritas di bidang pertanahan, agar kebijakan yang diambil
tidak merugikan masyarakat Kampung Tua.
Peneliti menerapkan teori Talcott Parson untuk analisis kasus ini, ada
empat sub sistem masyarakat yang perlu diperhatikan dalam mengambil
kebijakan dalam penyelesian Kasus Kampung Tua. Tiap-tiap sub sistem
mempunyai fungsi masing-masing, yaitu:

Pertama,Sub sistem ekonomi berfungsi adaptasi, yaitu, bagaimana
masyarakat Kampung Tua tersebut tetap telah memanfaatkan sumber daya
di sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimaksud berhubungan
dengan pengaturan kebijakan pemerintah dalam memberikan prioritas
kepada siapa pemanfaatan tanah diberikan. Kebijakan yang diambil
harus bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam kasus ini
khususnya masyarakat Kampung Tua.
Kedua, Sub sistem politik berfungsi pencapaian tujuan, yaitu setiap
warga masyarakat selalu mempunyai kebutuhan untuk mengetahui
arah mana tujuan masyarakat itu digerakkan, dengan politik masyarakat
dihimpun sebagai satu totalitas untuk menentukan satu tujuan untuk
kemakmuran bersama.
Ketiga, Sub sistem sosial berfungsi integrasi, yaitu, proses-proses di
dalam masyarakat Kampung Tua diintegrasikan menjadi satu sehingga