Page 71 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 53

demikian masih banyak bidang tanah yang telah terbit sertipikatnya masih
melayang-layang, tidak diketahui letaknya. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Batam tahun 2013 Dr. Ir. Irdan telah mengambil langkah yang patut
ditiru oleh Kantor Pertanahan lain yaitu melakukan pemblokiran terhadap
seluruh bidang tanah terdaftar yang belum dipetakan. Pemblokiran
dilakukan dengan cara tidak diperkenankan adanya perbuatan hukum
terhadap bidang tanah yang belum dipetakan, sehingga secara bertahap
setiap akan ada perbuatan hukum terhadap bidang tanah yang belum
dipetakan terlebih dahulu dilakukan pengukuran.
Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan ditemukan telah menjadi
Hak Milik tetapi tidak dilakukan pencatatan pengeluaran dari HPL. Pihak
Otorita Batam telah memberi rekomendasi HGB tersebut menjadi Hak
Milik namun pihak Otorita Batam tidak memahami bahwa bila HGB
tersebut menjadi Hak Milik maka Hak Pengelolaan di atas bidang tanah
dari HGB yang menjadi Hak Milik akan hapus.
Hak Pengelolaan Otorita Batam sekarang Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dapat dibedakan
menjadi tiga macam yaitu Pertama, Hak Pengelolaan yang sudah terdaftar
pada Kantor Pertanahan Kota Batam dan terbit sertipikat Hak Pengelolaan.
Kedua, Hak Pengelolaan yang dalam proses pendaftaran ke Kantor
Pertanahan tetapi terdapat permasalahan. Ketiga, Hak Pengelolaan yang
ditetapkan oleh Presiden namun sampai saat ini masih belum sempat
dibebaskan dari penguasaan fisik masyarakat.

Gb.10. Distribusi Hak Pengelolaan Di Kota Batam