Page 72 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 72
Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
54
Pemegang Hak Pengelolaan dapat menyerahkan penggunaan dan
pemanfatan tanah dengan pihak ketiga melalui perjanjian. Pihak ketiga oleh
Kantor Pertanahan akan diberikan hak atas tanah Hak Pakai atau Hak Guna
Bangunan di atas Hak Pengelolaan dalam hal ini Hak Pengelolaan Otorita
Batam sekarang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (BP Batam). Masyarakat banyak yang belum memahami
bahwa pemegang HGB di atas HPL adalah subjek yang memiliki hak atas
tanah tetapi tidak memiliki tanah, karena pemilik tanah adalah pemegang
Hak Pengelolaan.
Terhadap HGB yang diberikan untuk investor yang bergerak di bidang
industri, subjek pemegang HGB di atas HPL menyadari bahwa mereka
memiliki hak atas tanah tetapi bukan pemilik tanah. Menjadi permasalahan
tersendiri untuk areal yang dialokasikan untuk hunian atau pemukiman
masyarakat, karena yang membuat perjanjian awal dengan pemegang HPL
adalah investor atau pengembang yang bergerak di bidang pemukiman.
Setelah pengembang memperoleh HGB di atas HPL mereka melakukan
pemecahan atas banyak bidang tanah dan membangun perumahan dan
dijual ke masyarakat yang membutuhkannya. Masyarakat yang membeli
rumah dengan HGB tidak menyadari bahwa mereka hanya membeli rumah
sedangkan tanahnya milik pemegang Hak Pengelolaan.
Pada sertipikat HGB hanya tertulis di atas Hpl Nomor sekian
sebagaimana gambar foto di bawah ini hanya ditulis “Diatas Hpl Nomor : 05
/ Lubuk Baja Timur”
Gb.11. Penulisan diatas HPL Pada Buku Tanah dengan jenis hak HGB
Masyarakat tidak serta merta mengetahui maksud kalimat “diatas Hpl”
Seharusnya Kantor Pertanahan mencantumkan dengan kalimat yang lebih
