Page 69 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 51

masyarakat dapat merupakan satu kesatuan. Peraturan mengenai
pembatasan prioritas perolehan hak atas tanah dari Hak Milik menjadi Hak
Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan karena ditunjuknya lokasi Pulau
Batam sebagai areal Hak Pengelolaan juga harus melalui proses sosialisasi
atau tahapan-tahapan agar dalam masyarakat tidak muncul suatu
perpecahan dan masyarakat akan memahami dan dapat menyesuaikan diri
atau berintegrasi dengan kebijakan tersebut.
Keempat, Sub sistem budaya berfungsi mempertahankan pola, yaitu
tanpa budaya maka masyarakat tidak dapat berintegrasi, tidak dapat berdiri
menjadi satu kesatuan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah hendaknya
melihat budaya yang ada di masyarakat. Masyarakat Indonesia memang
memiliki keragaman budaya, sehingga dalam pengambilan kebijakan harus
melihat unsur-unsur yang ada dalam budaya-budaya tersebut. Kebijakan
yang mengatur masalah tanah juga harus melihat unsur budaya itu. Unsur
budaya yang harus diperhatikan dalam mengambil kebijakan pertanahan
tidak terlepas dari sejarah lahirnyaKampung Tua yang menjadi latar
belakang penguasaan tanah ini.
Kasus berpindahnya hak penguasaan bidang tanah di Kampung Tua
ke masyarakat pendatang dapat dikaitkan dengan teori hak milik Robert
Nozick, pemilikan hak ditentukan oleh perolehan hak milik semula,
pemindahan hak milik, dan pembetulan hak milik. Menurut konsep ini,
setiap orang berhak atas apa yang yang telah dikerjakannya atau yang secara
bebas diterima dari orang lain berdasarkan pemindahan hak milik. Bidang
tanah yang dijual oleh penduduk asli Kampung Tua ke pendatang dari
teori hak milik di atas tidak pernah menghapus beralihnya hak kepunyaan
tersebut.
Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 105/HR/ III /2004 tanggal 23
Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam
yang merekomendasikan ke BP Batam agar Kampung Tua dikeluarkan dari
Hak Pengelolaan BP Batam merupakan keputusan yang bijak, tinggal BP
Batam meneruskan dan mengusulkan ke Presiden.