Page 65 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 47

Presiden Joko Widodo yang ditanggapi dengan surat oleh Deputi Bidang
Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat
Negara Nomor B.2593 / Kemensetneg/ D-3/DM.05/05/ 2015 tanggal 12 Mei
2015 yang intinya memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau dan Kepala Badan
Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam rangka penyelesaian.
Seharusnya kajian ini segera dibuat dan mengusulkan ke Presiden untuk
membuat Keputusan Presiden mengeluarkan Kampung Tua dari Hak
Pengelolaan, karena Kampung Tua masuk areal Hak Pengelolaan oleh
karena Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.
Walaupun tidak ada alat bukti tertulis tanah Kampung Tua termasuk
kategori tanah adat yang dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
(UUPA). Saat ini yang berlangsung adalah pemberian hak atas tanah Hak
Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan bagi masyarakat Kampung Tua.
Pemberian HGB di atas HPL BP Batamartinya mencabut hak kepunyaan
atau hak milik masyarakat Kampung Tua atas bidang tanah yang telah
berlangsung turun temurun. Pemegang Hak Guna Bangunan di atas Hak
Pengelolaan artinya mempunyai hak atas tanah tetapi tidak memiliki
tanah karena pemilik tanah adalah pemegang Hak Pengelolaan. Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 secara hukum tidak otomatis menghapus
hak kepunyaan atau kepemilikan tanah masyarakat Kampung Tua.
Perlindungan hukum harus diberikan kepada pemilik tanah agar
segala kepentingan terhadap tanah dapat dipenuhi, perlindungan hukum
dapat diperoleh masyarakat Kampung Tua sebagai pemilik tanah bila ada
penegakan hukum. Ada tiga unsur utama yang harus selalu diperhatikan
dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (rechssicherheit),
kemanfaatan (zweckmassigheit), dan keadilan (gerechtigheit). Beberapa
pakar hukum selalu mengajarkan asas prioritas terhadap tiga nilai dasar
hukum tadi dengan prioritas pertama selalu pada keadilan baru kemanfaatan
dan kepastian hukum. Namun asas prioritas ini bersifat kasuistis, sehingga
tidak selalu prioritas pertama pada keadilan, dapat juga prioritas pertama
pada kepastian hukum baru keadilan dan kemanfaatan. Tidak adil rasanya
kalau masyarakat Kampung Tua hanya diberikan hak atas tanah dengan
Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan tanpa diberi ganti rugi hak
kepunyaan atas tanah tersebut.
Bukti tertulis pemilikan individu tanah adat atau sering disebut
sebagai alas hak di berbagai wilayah di Indonesia tidak selalu sama. Di Jawa