Page 66 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
48

bukti pajak bumi yang terbit sebelum tahun 1960 dapat dianggap bukti
pemilikan. Di luar Jawa termasuk kampung Tua di Pulau Batam pembuktian
tertulis tanah adat berupa keterangan dari Kepala Desa tentang penguasaan
fisiknya. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa dalam hal tidak atau tidak
lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian tertulis, pembukuan hak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah
yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) atau lebih secara berturut –turut
oleh yang bersangkutan atau pendahulu-pendahulunya dengan syarat:
penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh
yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat
dipercaya.Penduduk yang sekarang tinggal di beberapa Kampung Tua saat
sudah sangat heterogen, agak sulit kalau dipedomani sebagai kampung adat
murni, karena jumlah penduduk asli sudah sangat sedikit, namun walaupun
penguasaan tanahnya beralih status tanah tersebut terbukti memang tanah
adat. Di beberapa lokasi Kampung Tua ada yang sulit dinyatakan sebagai
masyarakat adat karena tataran dan sistematika komunal masyarakat
sudah tidak ada, tinggal penguasaan tanah secara individual. Pertumbuhan
penduduk sangat pesat dan ini menimbulkan permasalahan baik sekarang
atau dikemudian hari. Distribusi Kampung tua dapat dilihat pada gambar
5 berikut ini.

Gb.7. Distribusi Kampung Tua

Luas Kampung Tua Tanjung Uma semula 55 ha, kemudian oleh BP Batam
dialokasikan 60 ha, tetapi masyarakat menginginkan 108 ha, selanjutnya