Page 129 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
P. 129

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


                harta  dan  benda,  aksi  rakyat  dan  pemerintah  untuk  menghabisi
                kekuasaan  dan  dominasi  sosial-politik  para  raja,  keluarga  raja,  serta
                kaum     bangsawan     adalah   dengan    melakukan     demokratisasi
                pemerintahan.  Pemerintahan  kerajaan  ditiadakan  (dihapuskan)  dan
                jabatan-jabatan  kepala  pemerintahan  terendah,  seperti  kepala  nagari,
                kepala kuria, pesirah dan batin, yang selama ini nyaris identik sebagai
                posisi  tradisional  yang  diduduki  kaum  bangsawan  diserahkan  kepada
                siapapun  yang  mampu  menduduki  jabatan  tersebut.  Untuk  itu
                diadakanlah pemilihan angku palo (kepala nagari), kuria, pesirah, batin
                secara  langsung  yang  demokratis.  Pelaksanaan  pemilihan  ini  diatur
                dengan  Maklumat  yang  umumnya  dikeluarkan  oleh  masing-masing
                keresidenan. Dengan demikian berakhirlah keberadaan kelompok yang
                mengingkari  atau  mengkianati  proklamasi  yang  terdiri  dari  orang
                Indonesia sendiri.
                        Upaya-upaya  untuk  mengagalkan  tegaknya  republik,  terutama
                oleh  Belanda  tetap  berlanjut  hingga  tahun  1949.  Di  samping  itu,
                beberapa  upaya  serupa  yang  dilakukan  oleh  ―orang  Indonesia‖  yang
                bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda melalui pembentukan
                negara-negara  boneka,  seperti  NST  (Negara  Sumatera  Timur),  DISBA
                (Daerah  Istimewa  Sumatera  Barat),  atau  pengkianatan  PKI  tetap
                berlanjut. Namun,  perlawanan  yang  sungguh-sungguh  yang  diberikan
                oleh  para  pendukung  republik  menyebabkan  berbagai  upaya  tersebut
                gagal mencapai tujuannya, sehingga akhir tahun 1949—bersama-sama
                dengan daerah lain di Indonesia—kedaulatan rakyat Sumatera sebagai
                bagian dari RI diakui Belanda (dan dunia internasional), dan Sumatera
                menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia.
















                                                                                 117
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134