Page 468 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 mereka berempat
mengikuti sidang pertama PPKI sehari setelah kemerdekaan Indonesia
dan menjadi menjadi saksi hangatnya perdebatan pada sidang PPKI
yang menentukan perjalanan sejarah Indonesia kemudian. Pada sidang
itulah disepakati untuk mengesahkan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia, pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs.
Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada sidang itu juga dibicarakan
tugas-tugas yang dibebankan kepada KNI (Komite Nasional Indonesia)
dalam mekanisme pemerintahan Republik Indonesia.

Utusan Sulawesi tersebut juga mengikuti sidang PPKI pada
tanggal 19 Agustus 1945 dengan agenda khusus: Pembentukan
perangkat pemerintahan, pengukuhan anggota-anggota kabinet,
pembagian wilayah Republik Indonesia ke dalam delapan propinsi serta
pengangkatan gubernur-gubernur disetiap propinsi. Satu di antaranya
adalah pengangkatan Dr. G.S.S.J. Ratulangie menjadi Gubernur
2
Sulawesi. Pada hari yang sama di sore hari, segera setelah sidang PPKI
Dr. G.S.S.J. Ratulangie dan rombongan segera bergegas kembali ke
Sulawesi dan mendarat dengan selamat di sebuah lapangan terbang
kecil di Bulukumba ± 160 KM selatan Kota Makassar. Sementara itu,
berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sampai ke Sulawesi
hanya diketahui oleh segelintir orang saja yang memiliki radio. Berita
kemerdekaan Indonesia barulah tersebar secara luas di Sulawesi pada
tanggal 20 Agustus 1945 bertepatan dengan kedatangan kembali Dr.
G.S.S.J. Ratulangie di Makassar.
Bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya anggota
SUDARA, kemerdekaan Indonesia adalah sebuah karunia Tuhan yang
diberikan sebagai buah dari perjuangan dan pengorbanan mereka.
Namun, bagi Dr. G.S.S.J. Ratulangie tentu tidak hanya itu. Dengan
status sebagai gubernur Sulawesi, maka bagiannya mengisi
kemerdekaan adalah sebuah perjuangan yang tidak kalah beratnya. Atas
pengangkatannya sebagai Gubernur Sulawesi, ia diberi mandat dan
kekuasaan penuh tidak hanya sekedar mempermaklumkan diri secara
formal sebagai Gubernur Sulawesi, tetapi dituntut untuk segera
membentuk KNI–D (Komite Nasional Indonesia Daerah) yang akan
membantunya sebagai media pelaksana dalam menjalankan roda
pemerintahan di Sulawesi. Dr. G.S.S.J. Ratulangie ditugaskan juga
segera mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan dan menyiapkan
kantor gubernur yang akan menjadi pusat kegiatan aparatur negara di

456