Page 469 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
P. 469

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


                Propinsi Sulawesi. Uraian tugas-tugasnya selaku gubernur Sulawesi telah
                tertuang dalam amanah sidang PPKI 19 Agustus 1945.
                        Karena  itu,  maka  pembentukan  KNI-D  di  Sulawesi  sangat
                mendesak.  Dengan  KNI-D,  maka  tugas  dan  tanggung  jawab  seorang
                gubernur  akan  berjalan  dengan  baik,  dan  selanjutnya  secara  de  facto
                Republik  Indonesia  berkuasa  di  Sulawesi.  Namun,  dalam    praktiknya,
                apa yang terjadi tidak sesuai harapan. Rakyat Sulawesi kecewa karena
                Dr. G.S.S.J. Ratulangie tidak dapat berbuat banyak dalam menjalankan
                perannya  selaku  gubernur.  Keragu-raguan  dan  kehati-hatian  sang
                gubernur  dalam  penataan  administrasi  pemerintahan  berawal  dari
                keragu-raguannya  dalam  hal  pengambil-alihan  pemerintahan  di
                Sulawesi dari tangan penguasa Jepang yang ketika itu sudah berstatus
                kalah perang dan tidak berdaya.
                        Sikap  Dr.  G.S.S.J.  Ratulangie  yang  sangat  hati-hati  itu  didasari
                oleh  pertimbangan  yang  sangat  dalam,  terutama  masalah  keamanan
                Sulawesi.  Bagi  Dr.  G.S.S.J.  Ratulangie,  sebuah  kekuasaan  harus
                dilindungi  oleh  kekuatan  bersenjata.  Faktor  utama  itulah  yang  tidak
                dimiliki  oleh  Propinsi  Sulawesi,  karena  bagi  Dr.  G.S.S.J.  Ratulangie,
                dukungan  yang  besar  dari  berbagai  organisasi  pemuda  dan  badan-
                badan  perjuangan  di  Sulawesi  belum  cukup  dan  belum  dapat
                diandalkan  sebagai  perisai  yang  melindungi  kekuasaan  Republik
                Indonesia di Sulawesi. Baginya para pemuda bukan tentara yang terlatih
                dan  mereka  juga  tidak  memiliki  persenjataan  modern  yang  tangguh.
                Karena itu, jika terjadi pertempuran bisa dibayangkan akibatnya.
                        Untuk  itu,  Dr.  G.S.S.J.  Ratulangie  mengutus  dua  orang  tokoh
                pemuda  pejuang  Sulawesi  ke  Jawa,  Moh.  Saleh  Lahade  dan  Manai
                Sophian  untuk  menemui  Bung  Karno  agar  pemerintah  pusat  dapat
                mengirim  bantuan  pasukan,  senjata  serta  peralatan  perang  lainnya  ke
                Sulawesi. Atas sikapnya yang hati-hati itu, Dr. G.S.S.J. Ratulangie seakan
                tidak  dapat  menangkap  kegelisahan  para  pemuda  pejuang  Sulawesi,
                yang ketika itu sudah berada dalam suasana revolusi yang hampir tidak
                dapat  dibendung  lagi.  (Maulwi  Saelan,  2008)  Namun  demikian,
                tampaknya  perbedaan  pandangan  antara  para  pemuda  dengan
                gubernur  Sulawesi  tidak  menyebabkan  para  pemuda  dapat  bertindak
                seenaknya tanpa sepengetahuan sang Gubernur, karena bagaimanapun
                juga  Dr.  G.S.S.J  Ratulangie  adalah  seorang  gubernur  yang  diangkat
                langsung dari pusat.




                                                                                 457
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474