Page 40 - MODUL SEPUTAR ZAKAT

1. Tujuan yang Berorientasi Penanggulangan Kemiskinan
Penting dicermati bahwa UU RI No. 23 Tahun 2011 lebih berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Hal itu terlihat dari Pasal
3 tentang Pengelolaan zakat bertujuan: a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan b) meningkatkan manfaat zakat untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
Adapun tujuan UU RI No. 38 Tahun 1999 Pasal 5 tentang Pengelolaan Zakat
adalah:
a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan
tuntunan agama;
b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan
c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.
Kalimat “penanggulangan kemiskinan” hanya ada pada UU RI Tahun 2011 dan
tidak ada pada UU RI Tahun 1999. Walaupun pada UU lama dan baru sama-sama
mencantumkan kalimat “mewujudkan kesejahteraan sosial”. Penanggulangan kemis-
kinan ini sangat membuka peluang kreativitas pengelolaan dan pemanfaatan dana
zakat.
2. Manajemen yang Lebih Tertata
Dalam UU RI Tahun 2011 terdapat pendetailan sistem kerja. Misalnya, pada
Bagian Kedua Bab Keanggotaan Pasal 8, 9, 10, dan 11 terdapat ungkapan tentang
rekrutmen anggota BAZNAS secara profesional demi mencari para pengelola yang
kompeten. Selain itu, pada Bagian Keempat Bab Lembaga Amil Zakat (LAZ) Pasal
17 ada aturan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.
Manajemen yang lebih tertata rapi semacam ini tidak terdapat dapat UU RI Tahun
1999.

3. Pendayagunaan yang Lebih Produktif
Konsep pendayagunaan dana zakat yang lebih produktif terdapat pada undang-
undang baru. Undang-undang baru tahun 2011 Bagian Ketiga bab Pendayagunaan
Pasal 27 berbunyi:
a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir
miskin dan peningkatan kualitas umat;
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Coba bandingkan dengan undang-undang lama tahun 1999 Bab V Pendayagu-
naan Zakat Pasal 16 yang berbunyi:

4