Page 38 - MODUL SEPUTAR ZAKAT

URAIAN MATERI

A. Konteks Sosial-Historis Undang-undang Republik Indonesia tentang
Pengelolaan Zakat

Penting mempelajari konteks sosial historis terkait pembentukan Undang-
undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 tahun 2011. Konteks ini akan membantu situasi
dan kondisi eksternal yang tidak tercantum di dalam teks undang-undang itu sendiri.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan
dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 115 setelah
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 25 November
2011. Ini momen sejarah yang menandai Indonesia masuk dalam fase berikutnya.
Yang penting diketahui adalah UU RI No. 23 Tahun 2011 menggantikan UU RI
No. 28 Tahun 1999. Pengelolaan zakat pun memiliki sistem pengaturan dan tata kelola
yang berbeda dari sebelumnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa struktur Undang-
Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dengan
47 pasal. Bahkan, untuk mengantisipasi segala bentuk penyelewengan kekuasaan
dan wewenang, UU RI No. 23 Tahun 2011 mencantumkan juga ketententuan pidana
dan ketentuan peralihan. Dengan adanya ketentuan pidana maka setiap tindak
penyelewengan dana zakat dapat dikenakan hukuman pidana.
Terbitnya UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sangat positif
karena negara dan pemerintah mengharapkan maksimalisasi pendayagunaan dan hasil
guna pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia. Harapan ini berlandaskan
pada pemikiran bahwa pengelolaan zakat pada saat menggunakan payung hukum UU
RI No. 38 Tahun 1999 dirasakan kurang optimal. Tentu nanti kita akan dilihat aspek-
aspek yang dinilai kurang optimal tersebut. Salah satu aspek yang dinilai kurang
optimal adalah UU RI No. 38 Tahun 1999 kurang mampu menjawab permasalahan
zakat di tanah air. Pasal-pasal yang termaktub di dalamnya sudah tidak sesuai dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga butuh pembaharuan. UU
RI No. 23 Tahun 2011 adalah bentuk revisi pada aspek-aspek tertentu dan tetap
memberlakukan pasal-pasal yang dirasa masih relevan.
Secara kronologis dapat dikatakan bahwa hari Senin, 28 Maret 2011 adalah
tonggak sejarah luar biasa. Rapat Kerja antar Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah
menghasilkan pembahasan rancangan undang-undang tentang pengelolaan zakat,
infaq, dan sedekah. Hari dan tanggal ini sudah disepakati bersama pada masa persi-
dangan III tahun sidang 2010-2011. Selain itu, masa persidangan III ini juga menge-
sahkan panitia kerja (Panja) RUU tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.
Hal yang perlu diketahui adalah pembahasan RUU melalui rapat dengar
pendapat (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI dengan pemerintah dilakukan sebanyak 7
(tujuh) kali. Dengan kata lain, ini betul-betul kerja keras pemerintah dalam menggodok
aturan hukum negara yang menyangkut persoalan penting dalam agama. Sebab,
sekalipun zakat adalah rukun Islam, tetapi posisi dan perannya sangat urgen bagi

2