Page 39 - MODUL SEPUTAR ZAKAT

kehidupan bangsa dan negara. Pembahasan RUU juga dilakukan melalui Rapat
Konsinyering sebanyak 2 (dua) kali, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2011 sampai 17
Oktober 2011.
Pada Rapat Konsiyering yang dilakukan di hari Jumat, 18 Juni 2011 pukul 21.00,
subtansi RUU tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dicermati dengan betul
dan sangat serius. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah bersepakat untuk
mengubah judul RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah menjadi
Racangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.
Sedangkan judul Pengaturan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Dana
Sosial Keagamaan Lainnya disepakati untuk diatur sebagai norma tambahan (extra
norms). Hal itu kemudian terlihat sebagaimana dalam rumusan RUU tentang
Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat (1), (2), (3). Kerja maraton dari Panja VIII DPR RI
dan Panja Pemerintah menghasilkan keputusan yang luar biasa. Undang-undang yang
baru berhasil diterbitkan.
Gedung Nusantara I DPR seakan menjadi saksi bisu berlangsungnya Rapat Kerja
Komisi VIII DPR dengan Pemerintah, yang terdiri dari Menteri Agama, Menteri
Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Rapat ini yang bertujuan untuk meengambil Keputusan Tingkat I terhadap RUU
tentang Pengeloaan Zakat dipimpin Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding. Orang-
orang inilah yang menjadi saksi sejarah terbentuknya undang-undang baru pengelola-
an zakat bernomor 23 tahun 2011 yang kita pakai sampai saat ini.
Pada waktu itu, RUU tentang Pengelolaan Zakat ini yang diajukan ke Sidang
Paripurna Dewan berdasarkan persetujuan dari seluruh fraksi yang ada di Komisi
VIII saat Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengelolaan
Zakat. Komisi VIII menjadi ruang dimana juru bicara dari tiap-tiap fraksi partai politik
mengutarakan pandangan mereka. Undang-undang baru bertahun 2011 ini adalah
rumusan pemikiran partai politik yang utusannya berada di Komisi VIII.
Salah satu juru bicara fraksi Partai Demokrat yang bisa dikutip di sini adalah
Nany Sulistyani Herawati. Tanpa mengecilkan kontribusi dan peran partai lain, Nany
Sulistyani Herawati mengusulkan hendaknya pendekatan dalam pengelolaan zakat
sebaiknya lebih difokuskan pada perspektif pemberdayaan dan bersifat jangka panjang
dibanding bersifat santunan dan sementara. Pernyataan ini dapat diartikan sebagai
kritik atas UU RI Nomor 38 Tahun 1999 yang dinilai lebih mengedepankan spirit
santunan. Sebaliknya, undang-undang baru tahun 2011 lebih mengarah pada produkti-
vitas pengelolaan dana zakat.

B. Point-point Penting Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat
Dengan terbitnya UU RI Nomor 23 Tahun 2011 ini, tentu ada poin-poin penting
yang membuatnya berbeda dari undang-undang sebelumnya yang bernomor 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berikut ini poin penting perubahan yang ada

3