Page 36 - MODUL SEPUTAR ZAKAT
P. 36

c.  BAZNAS  Kabupaten/Kota.  Dasar  hukum  pembentukannya  adalah  keputusan
                        Direktorat Jenderal Bimbigan Masyarakat Islam no. DJ.II/568 tahun 2014.
                        2. LAZ (Lembaga Amil Zakat)
                           Selain BAZ, ada juga Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga ini adalah institusi
                     pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang
                     dakwah, pendidikan, sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan
                     dilindungi oleh pemerintah.
                           LAZ sejatinya adalah badan pembantu BAZNAS. Dasar hukum pembentukan
                     LAZ adalah UU RI No. 23 Tahun 2011. Berdasarkan undang-undang ini, LAZ akan
                     membantu BAZNAS dalam pelaksanaan mengelola zakat. Apabila BAZNAS dikelola
                     oleh unsur masyarakat dan pemerintah maka LAZ dikelolah sepenuhnya oleh unsur
                     masyarakat.
                           Sebelum terbitnya UU RI No. 23 tahun 2011, yaitu dengan hanya merujuk pada
                     UU No. 38 tahun 1999, butir-butir payung hukum tentang LAZ hanya ada dua pasal
                     saja.  Tetapi,  semenjak  ada  amandemen  dan  muncul  UU  RI  No.  23  Tahun  2011,
                     pembentukan  LAZ  mendapat  sorotan  lebih  tajam  dan  terperinci.  Ketentuan  yang
                     tertulis  dalam  undang-undang  semakin  ketat.  Pemerintah  tampak  lebih  serius
                     mengatur LAZ dengan adanya pasal 17 s/d 20.
                           Salah satu hal yang penting dari undang-undang baru itu adalah bahwa LAZ
                     harus mendapat izin dari pemerintah, harus berbentuk lembaga hukum, dan terdaftar
                     sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah
                     dan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak boleh ada lembaga yang dikelola
                     masyarakat tanpa tingkat profesionalitas yang tinggi. Harapannya pengelolaan zakat
                     lebih transparan, profesional, dan lebih bermutu.
                        3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
                           Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  adalah  satuan  organisasi  yang  dibentuk  oleh
                     Badan  Amil  Zakat  di  semua  tingkatan  dengan  tugas  mengumpulkan  zakat  untuk
                     melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan
                     swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri. UPZ ini dapat membantu BAZ, dan
                     oleh karenanya, ia tetap berada di bawah naungan hukum yang berlaku. UPZ adalah
                     kordinator lapangan.
























                                                                                                      9
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41