Page 32 - MODUL SEPUTAR ZAKAT

dan zina hampir serupa. Dari sini ulama berpendapat, pajak tidak wajib bagi umat
muslim karena sudah dibebani zakat.
Ada juga hadis dari Uqbah bin ‘Amir yang berkata: saya mendengar Rasul
saw. bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. (HR Abu Daud,
No: 2548)
Semua dalil di atas adalah landasan syariat ulama yang menolak pajak. Dari
beberapa dalil di atas, banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada
kaum muslim secara zalim sebagai perbuatan dosa besar. Sebab, satu-satunya
kewajiban umat muslim berkaitan dengan harta adalah zakat, bukan pajak.
Pandangan bahwa pajak tidak bisa disepadankan dengan zakat, pandangan
bahwa pajak bukan zakat, dan bahwa pajak haram sedangkan zakat adalah wajib,
didukung oleh Imam Dzahabi dalam Al-Kabair.
Kedua, para ulama menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum
muslimin. Tentu saja kebolehan umat muslim dibebani pajak jika negara dalam situasi
sangat membutuhkan dana. Sangat mungkin suatu saat nanti negara dalam kondisi
sangat terpuruk karena salah kelola maka menerapkan pajak pada umat muslim
diperbolehkan.
Untuk menerapkan kebijakan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Di
antara ulama yang membolehkan pemerintahan Islam mengambil pajak dari kaum
muslimin adalah Imam Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Ibnu Hazm. Hal ini sesuai
dengan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga bahwa dia mendengar
Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk
dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi, No: 595 dan Darimi, No : 1581, di dalamnya
ada rawi Abu Hamzah (Maimun). Menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dhaif hadis
dan menurut Imam Bukhari dia tidak cerdas).
Berikut ini beberapa syarat yang harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat berikut
dipenuhi maka pajak boleh diterapkan kepada umat muslim:
1. Harta Sangat Dibutuhkan dan Tak Ada Sumber Lain
Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawy mengatakan, pajak itu boleh dipungut
apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak
diperoleh.
2. Baitul Mal Tidak Cukup
Baitul Mal atau kas negara adalah syarat yang harus perhatikan. Apabila Baitul
Mal benar-benar kosong dan tidak ada anggaran yang cukup maka memungut pajak
dari umat muslim dapat dibenarkan.
3. Pemungutan Pajak Dilakukan dengan Adil
Pajak yang dibebankan kepada umat muslim dalam keadaan negara sangat butuh
dana tambahan untuk pengelolaannya tidak boleh berlebihan, dan tidak memberatkan
rakyat. Pemungutan pajak yang dibolehkan oleh ulama harus didasarkan kepada
pertimbangan ekonomi yang matang, mendesak, dan demi kebutuhan rakyat dan
pembangunan yang lebih besar.

5