Page 35 - MODUL SEPUTAR ZAKAT

Dalam ajaran Islam, seorang amil zakat, baik individu maupun lembaga juga
mempunyai hak bagian atas zakat. Hak mendapat zakat ini sudah tercantum dalam ayat
suci al-Qur’an. Bagaimana tidak bisa dipungkiri bahwa amil zakat berjasa besar dalam
pengumpulan maupun pendistribusian zakat pada para mustahiq.
Pada masa Rasulullah, pengelolaan zakat diamanatkan pada Baitul Mal. Pada
zaman itu, Baitul Mal tidak saja berfungsi sebagai pengelola keuangan Negara, tetapi
juga tempat menampung dana zakat umat muslim. Zakat dimasukkan ke dalam
instrument fiskal Negara di samping sudah ada jizyah, ghanimah, dan lain-lain. Belajar
dari sejarah ini, sangat masuk akal apa bila sebagian ulama menganjurkan agar zakat
diatur oleh negara sepenuhnya, tidak saja dilakukan secara tradisional dimana muzakki
menyerahkan zakat langsung kepada mustahiq.
Di jaman lampau, pengelolaan zakat pun menjadi lebih tertata rapi setelah masa
Khalifah Umar bin Khattab berkuasa. Sang Khalifah membentuk Diwan, yaitu
departemen khusus mengatur tentang zakat. Dari kata diwan ini kemudian kita
mengenal istilah dewan. Dalam konteks keindonesiaan kita, diwan seperti yang
dibentuk pada jaman khalifah Umar ini menjadi Badan Zakat Nasional (BAZNAS).
Diwan pada masa khalifah Umar bin Khattab sudah terbilang modern. Karena Diwan
bertugas untuk mengelola zakat dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasi-
an dalam pengumpulan, pendistribusian dan pe,ndayagunaan zakat. Ini bisa dibilang
sebagai kontribusi besar Khalifah Umar dalam menatata sistem pemerintahan Islam
pada jamannya, serta sebagai hikmah besar untuk diambil pelajaran oleh umat muslim
sekarang.
Pada perkembangan kontemporer, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelo-
laan zakat yang optimal, maksimal, dan profesional, banyak instansi yang menamakan
dirinya sebagai organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Sejatinya, semua ini adalah
penerjemahan dari diwan yang sudah ada pada jaman Khalifah Umar bin Khattab.
Berikut ini beberapa lembaga organisasi yang berfokus pada pengelolaan zakat, di
antaranya:
1. BAZ (Badan Amil Zakat)
Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh
pemerintah. BAZ ini beranggotakan beberapa orang yang terdiri dari unsur masyarakat
dan pemerintah. Tugas utama BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan
mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
BAZ di Indonesia mempunyai beberapa tingkatan:
a. BAZ Pusat atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Aturan tentang BAZNAS
diatur dalam Keputusan Presiden No.8 Tahun 2001. Berdasarkan aturan presiden
ini, BAZNAS harus terdiri dari Badan Pelaksana, Komisi Pengawas, dan Dewan
Pertimbangan. Badan Pelaksana bertugas melaksanakan kebijakan BAZ. Komisi
Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan
badan pelaksana. Sedangkan Dewan Pertimbangan bertugas memberikan pertim-
bangan fatwa, saran, rekomendasi tentang pengembangan hukum.
b. BAZNAS Provinsi. Pembentukan BAZ Provinsi diatur dalam keputusan Menteri
Agama no.118 tahun 2014.

8