Page 31 - MODUL SEPUTAR ZAKAT
P. 31
dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Negara dapat menam-
pilkan dirinya sebagai penguasa yang bisa mengatur rakyat dan warga negaranya untuk
mengeluarkan pajak. Di sini sudah mulai tegas bahwa pajak dibuat oleh negara,
sedangkan zakat datang dari agama.
Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Penguasa tentu saja tidak berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam artian,
pajak yang ditetapkan oleh penguasa harus mengikuti norma hukum. Sedangkan
hukum negara itu sendiri adalah hasil keputusan bersama para wakil rakyat di dewan
legeslatif.
Dalam ajaran Islam, pajak sering diistilahkan dengan al-dharibah. Kata ini
memiliki bentuk jamak berupa al-dharaib. Sebutan lain dari para ulama untuk pajak
ini adalah al-muks. Namun begitu, jangan sampai dikacaukan dengan konteks lain,
dimana Islam memperkenalkan istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak. Istilah-
istilah ini berbeda satu sama lain, sekalipun pada aspek lahiriah yang kasat mata
hampir serupa. Tetapi, secara substansi berbeda mencolok. Pertama, al-jizyah, yaitu
upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Upeti ini sebagai
bentuk ketundukan, jaminan tidak ada perlawanan dan pengkhianatan, komitmen
untuk hidup akur, harmonis, dan bersama-sama. Kedua, al-kharaj yaitu pajak bumi
yang dimiliki oleh negara. Suatu negara pasti memiliki batasan wilayah. Seluruh tanah
yang ada di wilayah tersebut adalah milik negara, sehingga penduduk yang menempa-
tinya wajib membayar kharraj. Dalam bahasa kita, kharraj adalah pajak bumi. Ketiga,
al-usyr yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke negara Islam.
Dalam sejarah Islam, ada praktek al-‘usyr yang berarti bea cukai yang diterapkan
penguasa Islam kepada pedagang non-muslim.
Semua jenis pemungutan uang, baik berupa al-usyr, al-kharraj dan al-jizyah
adalah perkara berbeda dibanding dengan zakat. Dalam Islam, zakat adalah pemungu-
tan sebagian harta untuk diserahkan kepada golongan-golongan tertentu yang sudah
ditetapkan. Zakat hanya diwajibkan kepada umat muslim, tetapi jizyah dan usyr
diwajibkan kepada non muslim dengan catatan tertentu; jizyah bagi non-muslim seba-
gai bentuk ketundukan, sedangkan usyr sebagai bayaran dalam konteks perdagangan.
Penting kiranya kita belajar tentang beberapa perbedaan ulama berikut ini.
Sebab, tidak semua ulama sepakat pajak diwajibkan kepada umat muslim. Sebagian
ulama mengatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum
muslimin karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat.
Apa yang dikemukakan oleh sebagian ulama ini memiliki landasan syariat.
Sebuah hadis diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah
saw. bersabda yang artinya “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat” (HR Ibnu
Majah, No 1779).
Perbuatan menarik pajak hampir serupa dengan perbuatan zina. Jika seorang
perempuan berhenti berzina disebut bertaubat, maka seorang penarik pajak yang
berhenti dari pekerjaannya juga disebut bertaubat. Dengan kata lain, pemungutan pajak
4