Page 30 - MODUL SEPUTAR ZAKAT
P. 30

mencapai nisab dan dimiliki selama setahun. Artinya, waktu pembayaran zakat lebih
                     fleksibel dan sepanjang tahun. Sedangkan waktu pembayaran pajak negara adalah satu
                     tahun pembukuan. Hanya dilakukan pada bulan tertentu yang sudah terhitung satu
                     tahun sejak pembayaran sebelumnya. Yang menarik dari pendapat Zul Ashfi adalah
                     perbedaan alat pembayaran pajak dan zakat. Zakat boleh dibayar dengan uang tunai
                     ataupun bahan pokok makanan. Sedangkan pajak umumnya dibayar menggunakan
                     uang  tunai.  Seseorang  dapat  mengeluarkan  zakat  dengan  membayarkan  gandum,
                     beras,  dan  bahan  pokok  lainnya.  Tetapi  kantor  pajak  hanya  menerima  uang  tunai.
                     Namun, ada pendapat lain dari ulama Nahdhatul Ulama. Pemaparan ini  disampaikan-
                     nya  di  Jakarta  pada  Seminar  Nasional  Optimalisasi  Peran  Zakat  di  Era  Ekonomi
                     Disruptif  yang  diselenggarakan  oleh  Pusat  Studi  Ekonomi  dan  Bisnis  Syariah
                     Universitas Indonesia menginisiasi penggabungan institusi zakat dengan pajak.
                           Inisiatif untuk menggabung pajak dan zakat adalah langkah luar biasa. Yang
                     terpenting  adalah  pengelolaan  zakat  yang  perlu  ditopang  oleh  teknologi  canggih,
                     aparatur  yang  kuat  mulai  dari  aparat  administrasi,  pengawas,  pemeriksa  hingga
                     penegak  hukum.  Langkah  ini  lanjutnya  bisa  dilakukan  dengan  menginisiasi  revisi
                     undang-undang tentang zakat sebagai bagian penerimaan negara di samping pajak. Ia
                     berharap undang-undang tentang zakat mampu mengarahkan institusi pengelola zakat
                     bisa bekerja dengan profesional.
                           Sekalipun muncul wacana zakat dan pajak memungkinkan untuk dikelola secara
                     bersamaan,  tetapi  harta  wakaf  merupakan  perkara  lain  lagi.  Wakaf  adalah  sejenis
                     pemberian bernilai sunah, bukan kewajiban dari agama maupun negara. Wakaf adalah
                     amal sukarela. Tujuan wakaf adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak
                     diwariskan  kepada  ahli  waris,  tidak  dijual  maupun  dihibahkan,  tidak  digadaikan
                     maupun disewakan.
                           Apabila pendayagunaan harta zakat tergantung pada mustahiq zakat, harta pajak
                     sesuai  kepentingan  negara,  maka  pendayagunaan  wakaf  itu  sesuai  orang  yang
                     memberikan harta wakaf. Jadi, yang memberi harta wakaf punya hak penuh untuk
                     menentukan tujuan dari hartanya yang sudah diwakaf, dan penerima harta wakaf tidak
                     boleh  menggunakannya  untuk  kepentingan  yang  berseberangan  dengan  pemberi
                     wakaf (waqif). Hal lain yang membedakan wakaf dari pajak dan zakat adalah soal
                     takaran/ kadar, serta waktu penyerahan. Apabila zakat dan pajak memiliki kadar-kadar
                     tertentu, menyangkut barang tertentu, dan waktu yang tertentu, maka harta wakaf tidak
                     memiliki batas-batasan semacam itu. Wakaf sangat bebas menyangkut barang apapun,
                     dan boleh dikeluarkan kapanpun, serta dalam kadar berapapun.


                     B. Hubungan Zakat dan Pajak
                           Perdebatan  ulama  tentang  persamaan  dan  perbedaan  antara  zakat  dan  pajak
                     sejatinya mencerminkan hubungan dua kewajiban tersebut. Namun, penting kiranya
                     mengetahui posisi pajak dalam Islam, sebagaimana pada bab sebelumnya kita telah
                     mempelajari kedudukan atau posisi zakat dalam ajaran Islam.
                           Abdurrahman  Navis  mengatakan  bahwa  pajak  menurut  istilah  kontemporer
                     adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat




                                                                                                      3
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35