Page 39 - Majalah PERHAPI Edisi 007 Juli-September 2021

MINING ISSUE

Ketika izin pertambangan berada di level kabupaten atau kota, banyak terjadi obral izin oleh bupati dan wali kota.

pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Mi-
salnya menindak dengan menggunakan acuan Un-
dang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup.
“Kalau akibat perizinan berdampak terhadap
lingkungan hidup, pemerintah daerah berhak me-
ngawasi, melakukan tindakan,” tutur Alue.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, La-
ode M Syarif. Menurutnya, ketika izin pertambangan
berada di level kabupaten atau kota, banyak terjadi
obral izin oleh bupati dan wali kota. Sehingga saat
itu, pemerintah berpikir, akan lebih bagus apabila
perizinan pertambangan terpusat di provinsi. Kare-
na pejabat level kabupaten atau kota ternyata hanya
mengeluarkan izin, tapi tidak melakukan penga-
wasan.
Akhirnya, perizinan pertambangan hanya di-
terbitkan provinsi. Akan tetapi, harapan perbaikan bang ke depannya, tetapi memiliki kewenangan un-
tata kelola perizinan pertambangan pun tidak ter- tuk menjaga lingkungannya,” ungkap mantan Wakil
lihat ketika diserahkan ke provinsi. Sehingga, dipu- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.
tuskan izin tambang hanya dikeluarkan pemerintah Kata Laode, pemerintah daerah masih memiliki
pusat. Tetapi, pengawasannya masih tetap ada di kewenangan pengawasan terhadap perusahaan
pemerintah provinsi. yang memiliki izin pertambangan yang masih bero-
“Memang perlu kita akui, perlu ditingkatkan perasi maupun perusahaan tambang yang tidak me-
menurut saya pengawasannya. Apalagi di dalam miliki izin atau ilegal.
undang-undang (Minerba) yang baru, menjelaskan “Oleh karena itu, memang perlu ada penga-
bahwa izin lingkungan itu diberikan oleh provinsi. wasan. Agar tidak terjadi pembiaran. Ini yang pen-
Walaupun provinsi, tidak mengeluarkan izin tam- ting,” pungkasnya.

MAJALAH PERHAPI EDISI 07/JULI-SEPTEMBER 2021 39