Page 50 - RANGKUMAN MATERI SKL KELAS 8 PAT 20202021
P. 50

Materi persiapan PAT Kelas 8 TP 20202021
                                                       Disusun Oleh: FATHONAH SRI UTAMI, S.E



                        Bersama Asia Timur Raya, merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur
                        ekonomi yang direncanakan oleh Jepang.
                        Kalau   di   bidang    moneter,     pemerintah     Jepang    berusaha    untuk
                        mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-
                        barang dapat dipertahankan sebelum perang.




















































                        Perubahan dalam aspek ekonomi di Indonesia mengalami kemunduran akibat
                        sistem  ekonomi  perang  negara  Jepang.  Putusnya  hubungan  dengan
                        perdagangan  dunia  mempersempit  kegiatan  perekonomian  di  Indonesia.
                        Perkebunan  tanaman  ekspor  diganti  menjadi  lahan  pertanian  untuk
                        kebutuhan  sehari-hari.  Pembatasan  ekspor  menyebabkan  sulitnya
                        memperoleh bahan pakaian. Kemiskinan luarbiasa berdampak pada penyakit-
                        penyakit sosial lainnya.

                  36.  LATAR  BELAKANG  LAHIRNYA  GERAKAN  PENDIDIKAN  DI
                        INDONESIA PADA MASA KOLONIAL
                        Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan
                        bahwa  pemerintah  kolonial  memegang  tanggung  jawab  moral  bagi
                        kejahteraan  bumi  putera.  Berkat  tokoh-tokoh  tersebut  yang  kemudian
                        membentuk kesadaran nasional sebagai bumiputra di Hindia. Mereka kaum
                        penggerak  dari  zaman  baru  Indonesia,  yakni  zaman  pergerakan  nasional.
                        Latar  belakang  Kebijakan  politik  etis  dikeluarkan  oleh  Ratu  Belanda
                        Wilhelmina pada 1899. Kebijakan tersebut keluar tidak lepas adanya kritik






                                                           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55