Page 22 - E-BOOK PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
P. 22

Panjang Tahap Pertama (PJP ). Repelita VV (1994-2000) sampai X (2014-
                                2019) disebut juga PJP IL


                            g). Program  Pembangunan  Nasional  (Propenas).  Tumbangnya  Orde  Baru

                                akibat  krisis  moneter  dan  politik  melahirkan  Orde  Reformasi  Sidang
                                Umum MPR 1999 hasil dari Pemilu tahun 1999 menyusun GBHN 1999-

                                2004. Pemerintah kemudian menyusun Program Permbangunan Nasional
                                (Propenas)  berdasarkan  GBHN  tersebut.  Langkah-langkah  pemulihan

                                ekonomi antara lain sebagai benikut
                               1. Kebijakan  fiskal  dan  moneter  untuk  menjaga  stabilitas  ekonomi  dan

                                  mendorong kegiatan ekonomi,

                               2. Mempercepat restrukturisasi perbankan dan perusahaan, dan
                               3. Memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan.

                            h). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJP
                                Nasional  merupakan  pengganti  dan  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara

                                (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005. RPJP Nasional untuk tahun
                                2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undann Undang Nomor 17 Tahun

                                2007.  Pelaksanaan  RPJP  Nasiona  2005-2025  terbagi  dalam  tahap-tahap

                                perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan
                                jangka  menengah  nasional  5  (lima)  tahunan.  Rencana  Pembangunan

                                Jangka Menengah (RPJM) Nasional I adalah pada tahun 2005-2009 dan

                                seterusnya hingga RPJM Nasional IV tahun 2020-2024 RPJM Nasional
                                tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

                                setiap tahunnya melalui mekanisme perencanan dan penyusunan anggaran
                                pendapatan dan belanja negara (APBN).

                        2.  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
                                UUD 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara.

                            Amandemen  UUD  1945  yang  terjadi  empat  kali  menyebabkan  perubahan

                            pengelolaan pembangunan yaitu sebagai berikut.
                            a)  Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN

                            b)  Ditiadakannya    GBHN      sebagai   pedoman     penyusunan     rencana
                                pembangunan nasional.







                                                           16
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27