Page 23 - E-BOOK PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
P. 23
c) Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan penggantinya UU
no.32 tahun 2004 menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daerah.
Sejumlah hal tersebut merupakan alasan dikeluarkannya UU no. 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). UU ini
mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Menurut UU ini, tujuan SPPN adalah
sebagai berikut.
a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan negara.
b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.
c) Meniamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan.
d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan
F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi
1. Tanah dan kekayaan alam
Tanah dan kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan
tanah, kondisi iklim dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang
tambang. Kekayaan alam sangat berarti terutama pada tahap awal
pembangunan. Secara umum, negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah
akan lebih mudah meningkatkan laju pembangunan dibandingkan negara
yang kurang memiliki kekayaan alam.
Meski demikian, kekayaan alam yang berlimpah tidak akan berarti jika
tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang
memadai, dan pasar yang potensial
17
