Page 114 - Microsoft Word - Lestari_Modul Ajar MK_Tanpa Kunci Jawaban

114

Selain membahas mengenai kurikulum, Undang-Undang ini juga
membahas mengenai pendidik yang diatur dalam pasal 42 ayat (2), dimana

pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan
oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Selain itu, pada pasal 50 ayat (4)

dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas
penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan

penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah

kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, sehingga
penyelenggaraan pendidikan di suatu provinsi dapat terlaksana dengan

lancar atas koordinasi dan pengarahan dari pemerintah daerah provinsi.

Kemudian pada pasal 50 ayat (5) disebutkan bahwa pemerintah
kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan

pendidikan yang berbasis keunggulan lokal (Made Pidarta, 2007).

D. UU RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 14 Ayat 1 menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan

urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi
penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 22 menyatakan bahwa dalam

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban meningkatkan

pelayanan dasar Pendidikan. Pasal 167 Ayat 2 menyatakan Perlindungan dan
peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

Pasal 217 Ayat 1 menyatakan bahwa pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi
pendidikan dan pelatihan. Pada Ayat 5 menyatakan bahwa pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara
berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD,

perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.