Page 113 - Microsoft Word - Lestari_Modul Ajar MK_Tanpa Kunci Jawaban

113

dasar. Pendidikan dasar yang dimaksud berupa jenjang Sekolah Dasar atau
Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah

Tsanawiyah seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat (2). Sementara itu,

pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang
pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dari hal ini dapat

diketahui bahwa syarat untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan
menengah harus menempuh pendidikan dasar terlebih dahulu.

Pasal 34 ayat (2) berisi tentang pemerintah dan pemerintah daerah

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya. Hal ini dilakukan agar seluruh warga negara

Indonesia dapat mengenyam bangku sekolah tanpa memandang kaya

maupun miskin. Selanjutnya pada pasal 37 dijelaskan mengenai kurikulum
pendidikan dasar dan menengah yang wajib memuat: pendidikan agama;

pendidikan kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam;

ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga;
keterampilan/kejuruan; serta muatan lokal. Setiap anak setidaknya harus

memiliki keterampilan dasar yang ada pada mata pelajaran tersebut.

Membahas tentang kurikulum, dalam Pasal 38 ayat (1) disebutkan
bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan

menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini setiap Sekolah Dasar

diperbolehkan mengembangkan pembelajaran dengan tetap berpedoman dari
kerangka dasar dan struktur pendidikan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah agar materi pembelajaran yang diberikan tetap sesuai.

Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar
dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap

kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama

kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan

menengah. Dengan begitu, kurikulum yang diterapkan dapat sesuai dengan
kondisi pada masing-masing satuan pendidikan serta komite sekolah tetap

diawasi dan dikoordinasi oleh dinas pendidikan atau kantor departemen

agama.