Page 111 - Microsoft Word - Lestari_Modul Ajar MK_Tanpa Kunci Jawaban

111

pasal 1 ayat (2) disebutkan pula mengenai pendidikan nasional, dimana
pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan berakar kepada

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap
tuntutan perubahan zaman. Adapun dalam pasal 1 ayat (3), dijelaskan pula

mengenai sistem pendidikan nasional, dimana sistem pendidikan nasional
merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa landasan yuridis pendidikan
merupakan dasar tumpuan secara hukum yang dipandang sebagai aturan

baku dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

tertentu, dalam hal ini kegiatan dalam pelaksanaan pendidikan. Tumpuan
secara hukum Pendidikan Indonesia adalah UUD 1945, Sisdiknas, Peraturan

Pemerintah tentang pendidikan, dan sebagainya.

B. Undang-undang Dasar 1945

Aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat mengenai

pendidikan hanya ada dua pasal yaitu pasal 31 dan pasal 32. Pada pasal 31

ayat (1) yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”
dapat diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan

pengajaran. Apabila dikarenakan suatu hal seseorang atau sekelompok

masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan
pengajaran, maka mereka bisa menuntut hak itu kepada pemerintah.

Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa: “Setiap warga negara wajib

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” sehingga
dilaksanakan wajib belajar 9 tahun yaitu pada jenjang SD dan SMP. Untuk

menunjang kelangsungan dan kelancaran wajib belajar 9 tahun ini, maka

biaya operasional selama pendidikan ditanggung oleh negara. Kemudian
dalam pasal 31 ayat (3) yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yaitu bahwa pemerintah
memang seharusnya mengadakan satu sistem pendidikan nasional, untuk

memberi kesempatan pada setiap warga negara mendapat pendidikan,