Page 112 - Microsoft Word - Lestari_Modul Ajar MK_Tanpa Kunci Jawaban

112

menjadi dasar bagi pemerintah dalam menciptakan sekolah-sekolah untuk
melayani kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Berikutnya, dalam pasal

31 ayat (4) menjelaskan agar tidak terjadi kesenjangan mutu Pendidikan

antardaerah maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan 20% dari
APBD digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Dengan

komposisi anggaran yang besar tersebut, pemerintah dapat menanggung
beasiswa pelajar dan mahasiswa dalam negeri maupun di luar negeri.

Kemudian bagi pendidik dapat diberikan gaji tunjangan atau sertifikasi untuk

mendorong dan memotivasi agar kualitas pendidik menjadi lebih baik.
Pada pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam memajukan kebudayaan

nasional, negara menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan

mengembangkan nilai-nilai budayanya. Indonesia merupakan masyarakat
dengan berbagai macam keanekaragaman sehingga termasuk dalam kategori

masyarakat multikultural. Masyarakat Indonesia yang hidup di daerah

tertentu memiliki kebudayaan dan ciri khas yang mampu membedakan
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari adanya

kebudayaan dan ciri khas itulah muncul berbagai macam bahasa daerah

yang dalam Undang-Undang sebagai dipandang sebagai kekayaan budaya
nasional. Lebih lanjut lagi, pada pasal 32 ayat (2) dipaparkan bahwasanya

negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

budaya nasional. Oleh karena itu, negara mendukung berkembangnya
bahasa daerah dalam menunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Dengan adanya pengembangan budaya bahasa daerah tersebut, budaya

Indonesia tidak akan menjadi budaya yang inferior, seragam, dan kaku
sehingga dapat terus mendukung kemajemukan dan keterbukaan

masyarakat (Made Pidarta, 2007).

C. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional

Menurut pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa setiap warga negara yang

berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia

yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan