Page 38 - MODUL ANTARA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1

dan sebagainya. Mereka juga mendirikan pabrik seperti pabrik gula, pabrik

cokelat, teh, rokok, dan lain-lain. Pelaksanaan politik kolonial liberal ditandai

dengan keluarnya undang-undang Agraria dan Undang-Undang Gula.

Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) 1870

Undang-undang ini merupakan sendi dari peraturan hukum agraria

kolonial di Indonesia yang berlangsung dari 1870 sampai 1960. Peraturan itu

hapus dengan dikeluarkannya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria tahun

1960) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Jadi Agrarische Wet itu telah

berlangsung selama 90 tahun hampir mendekati satu abad umurnya. Wet itu

tercantum dalam pasal 51 dari Indische Staatsregeling, yang merupakan peraturan

pokok dari undang-undang Hindia Belanda.

Menteri jajahan Belanda De Waal, berjasa menciptakan wet ini yang isinya,

antara lain sebagai berikut:

1. Gubernur jenderal tidak boleh menjual tanah

2. Gubernur jenderal boleh menyewakan tanah menurut peraturan undang-

undang.

3. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah dengan hak

Erfpacht, yaitu hak pengusaha untuk dapat menyewa tanah dari gubernemen

paling lama 75 tahun, dan seterusnya.

Undang-undang agraria pada intinya menjelaskan bahwa semua tanah

milik penduduk Indonesia adalah milik pemerintah kerajaan Belanda. Maka

pemerintah Belanda memberi mereka kesempatan untuk menyewa tanah milik

penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Sewa-menyewa tanah itu diatur

dalam Undang-Undang Agraria tahun 1870. Undang-undang itu juga
dimaksudkan untuk melindungi petani, agar tanahnya tidak lepas dari tangan

mereka dan jatuh ke tangan para pengusaha. Tetapi seringkali hal itu tidak
diperhatikan oleh pembesar-pembesar pemerintah.

33