Page 40 - MODUL ANTARA KOLONIALISME DAN IMPERIALISME
P. 40

Modul Sejarah kelas XI KD 3.1


                       Terbukanya  Indonesia  bagi  swasta  asing  berakibat  munculnya

               perkebunan- perkebunan swasta asing di Indonesiaseperti perkebunan teh dan

               kina di Jawa Barat, perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur, perkebunan

               tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan perkebunan karet di Serdang. Selain

               di bidang perkebunan, juga terjadi penanaman modal di bidang pertambangan,

               seperti tambang timah di Bangka dan tambang batu bara di Umbilin.


                       Khusus perkebunan di Sumatera Timur yaitu Deli dan Serdang, tenaga

               kerjanya  didatangkan  dari  Cina  di  bawah  sistem  kontrak.  Dengan  hapusnya

               sistem  perbudakan,  maka  sistem  kerja  kontrak  kelihatan  sebagai  jalan  yang

               paling logis bagi perkebunan- perkebunan Sumatera Timur, untuk memperoleh

               jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan pekerja-pekerja untuk

               beberapa tahun.


                       Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan

               pertama mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur

               yang  disebut  (Koelie  Ordonnantie).  Koeli  Ordonnantie  ini,  yang  mula-mula

               hanya berlaku untuk Sumatera Timur tetapi kemudian berlaku pula di semua

               wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi jaminan-jaminan tertentu pada

               majikan terhadap kemungkinan pekerja- pekerja melarikan diri sebelum masa

               kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan peraturan-

               peraturan  yang  melindungi  para  pekerja  terhadap  tindakan  sewenang-wenang

               dari  sang  majikan.  Untuk  memberi  kekuatan  pada  peratuan-peraturan  dalam

               Koeli  Ordonnantie,  dimasukkan  pula  peraturan  mengenai  hukuman-hukuman


               yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun
               dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata bahwa ancaman hukuman yang


               dapat  dikenakan  terhadap  pihak  majikan  hanya  merupakan  peraturan  di  atas
               kertas  jarang  atau  tidak  pernah  dilaksanakan.  Dengan  demikian  ancaman


               hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak  pekerja-
               pekerja  perkebunan.  Ancaman  hukuman  yang  dapat  dikenakan  pelaksanaan




                                                           35
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45