Page 299 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 299

PRES  I DEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA




                                                          - 257

                                                                                                             ,.
                                                               Pasal 430                                      ;

                               Pengucapan sumpah/janji  anggota DpR, DpD, DPRD provinsi,
                               dan DPRD kabupaten/kota terpilih dilaksanakan sesuai dengan'
                               ketentuan perattrran  perundang-undangan.




                                                                 BAB XIV
                                             PEMILU LANJUTAN  DAN PEMILU SUSULAN


                                                                                                             J
                                                               Pasal 431
                               (1) Dalam hat di sebagian atau seluruh wilayah Negara  Kesattran
                                     Republik Indonesia  terjadi kerusuhan,  gangguan keamanan;
                                     bencana  alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan
                                     sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat
                                     dilaksanakan, dilalmkan Pemilu lanjutan.

                               (21 Pelaksanaan  Pemilu lanjutan sebagaimana  dimaksud pada
                                     ayat (1) dimulai dari tahap Penyelenggaraan  Pemilu yang
                                     terhenti.



                                                               Pasal 432                                     :i"

                               (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayatr Negara
                                     Kesattran Republik Indonesia terjadi kenrsuhan,  gangguan
                                     keamanan,  bencana alam, atau gangguan lainnya yang
                                     mengakibatkan  seluruh tahapan  Penyelenggaraan  Pemilu
                                     tidak dapat dilaksanakan,  dilakukan Pemilu susulan.

                               (21 Pelaksanaan Pemilu susulan dilakukan unhrk seluruh
                                     tahapan  Penyelenggaraan Pemilu.



                                                               Pasal 433
                               (1) Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan  dilaksanakan  setelah.,
                                     ada penetapan  penundaan pelaksanaan Pemilu.
                               (21 Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh:
                                                                                                             "
                                     a. KPU Kabupaten/Kota  atas usul PPK apabila  penundaari,
                                         pelaksanaan  Pemilu meliputi satu atau beberapa'r
                                         kelurahan/desa;



                                                                                                b.KPU...
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304