Page 303 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-261-

e. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke
daerah;

f. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah
yang ingrn dipantau; dan
g. narna, surat keterangan domisili, dan pekerjaan
penanggung jawab pemantau yang dilampiri pas foto diri
terbaru.

(3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
meneliti kelengkapan administrasi pemantau Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Pemantau Pemilu yang memenuhi persyaratan diberi tanda
terdaftar sebagai pemantau Pemilu serta mendapatkan
sertilikat akreditasi.

(s) Dalam hal pemantau Pemilu tidak memenuhi kelengkapan
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemantau
Pemilu yang bersangkutan dilarang melakukan pemantauan
Pemilu.

(6) Khusus pemantau yang berasal dari perwakilan negara
sahabat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 435 ayat {21 huruf d, yang bersangkutan harus
mendapatkan rekomendasi Menteri Luar Negeri.

(71 Ketentuan mengenai tata cara akreditasi pemantau Pemilu
diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja Pemantau Pemilu

Pasal 438

(1) Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah
pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah
diqiukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

(2t Pemantar Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih
dari satu provinsi harus mendapatka:r persetqiuan Bawaslu
dan wajib melapor ke Bawaslu Provinsi masing-masing.

(3) Pemantau . . .