Page 307 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-265-

menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas
apa prrn dari atau kepada Peserta Pemilu;

mencampuri dengan cara apa pun urusan politik dan
pemerintahan dalam negeri Indonesia;
h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan
berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

i. masuk ke dalam TPS; dan/atau
j. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan
sebagai pemantau Pemilu.

Bagran Ketujuh

Sanksi Bagi Pemantau Pemilu

Pasal 443
Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44L dan Pasa,\ 442 dicabut
status dan haknya sebagai pemantau Pemilu oleh Bawaslu.

Pasal 444

(1) Pelanggaran oleh pemantau Pemilu atas kewajiban dan
lrarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44L dan
Pasal 442 dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
untuk ditindaklanjuti.

(2t Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442
dilakut<an oleh pemantau dalam negeri dan terbukti
kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota mencabut status dan haknya sebagai
pemantau Pemilu.
(3) Dalam hal pelanggaran atas kewajiban dan larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441 dan Pasal 442
dilakukan oleh pemantau asing dan terbukti kebenarannya,
Bawaslu mencabut status darr haknya sebagai pemantau
Pemilu.

(4) Pelanggaran . . .