Page 311 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-269 -

Pasal 452

Anggaran Penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang tentang APBN wajib dicairkan sesuai dengan
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 453
Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP,
KPU Provinsi, KPU lkbupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Presiden.

BUKU KEEMPAT
PEI.ANGGARAN PEMILU, SENGKETA PROSES PEMILU, DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILU

BAB I

PELANGGARAN PEMTLU

Bagian Kesatu
Penanganan Temuan dan Ix.poran Pelanggaran Pemilu

Pasal 454
(1) Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu
dan laporan pelanggaran Pemilu.

(2t Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan
aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kccamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu.
(3) Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta
Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau
Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

(4) Laporan . .