Page 310 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-268-

Pasal 450

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi
masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam
Perahrran KPU.

BAB XVIU
PENDANAAN

Pasal 451

(1) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenlKota,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, DKPP,
Sekretariat Jenderal KPU, selrretariat KPU Provinsi,
sekretariat KPU IGbupaten/Kota, Sekretariat Jenderal
Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan sekretariat DKPP bersumber dari
APBN.
(2t Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib
dianggarkan dqlam APBN.

(3) Penyelenggaraan debat Pasangan Calon dibebankan pada
APBN.
(4) Biaya jasa akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU
dibebankan pada APBN.
(s) Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikan pendanaan
Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU KabupatenfKota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
(6) Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan pendanaan
pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.
t7l Sekretaris DKPP mengoordinasikan pendanaan penanganan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat 121yartg dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 452...