Page 309 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA

-267 -

c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu; dan

d. penghitungan cepat hasil Pemilu.

(3) Bentuk partisipasi masyarakat sebegaimnna dimaksud pada
ayat (21 dengan ketentuan:
a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan
atau merugikan Peserta Pemilu;
b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan
Pemilu;

c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat
secara luas; dan
d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi
Penyelenggaraan Pemilu yang afiran, damai, tertib, dan
lancar.

Pasal 449
(1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu,
pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat
tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib
mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
dilakukan pada Masa Tenang.

(3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib
mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib
memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan,
dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan
merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
(s) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu
hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah
selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
(6) Pel,anggaran terhadap ketentuan ayat (21, ayat (4), dan
ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 450...