Page 304 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPU BLIK INDONESIA

-262-

(3) Pemantau Pemilu yang melakukan pemantauan pada lebih
dari satu kabupaten/ kota pada satu provinsi harus
mendapatkan persetujuan Bawaslu Provinsi dan wajib
melapor ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.
(4) Persetujuan atas wilayah kerja pemantau luar negeri
dikeluarkan oleh Bawaslu.

Bagan Keempat

Tanda Pengenal Pemantau Pemilu

Pasal 439

(1) Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 435 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu l(abupaten/ Kota sesuai
dengan wilayah kerja yang bersangkutan.

t2l Tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 435 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d
dikeluarkan oleh Bawaslu.

(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:
a. tanda pengenal pemantau asing biasa; dan

b. tanda pengenal pemantau asing diplomat.
(4) Pada tanda pengenal pemantau Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dimuat informasi
tentang:
a. nama dan alamat pemantau Pemilu yang memberi tugas;

b. nama anggota pemantau yang bersangkutan;

c. pas foto diri terbaru anggota pemantau yanrg
bersangkutan;

d. wilayah kerja pemantauan; dan
e. nomor dan tanggal akreditasi.

(s) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan dalam setiap kegiatan pemantauan Pemilu.

(6) Ketentuan .