Page 301 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 301
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESI,A
d. pelaksanaan pendidikan politik bagr pemilih unhrk
meningkatlan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
e. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
f. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan pemilu; dan
o
D' kegiatan lain yang sesuai dengan kebuhrhan pelaksanaan
Pemilu.
BAB )ffI
PEMANTAUAN PEMILU
Bagan Kesahr
Pemantau Pemilu
(l) Pelaksanaan Pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu.
(21 Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (U
meliputi:
a. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan
atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada:
Pemerintah atau pemerintatr daerah;
b. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
c. lembaga pemilihan luar negeri; dan
d. perwakilan negara satrabat di Indonesia.
Bagran Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau pemilu
Pasal 436
(1) Pemantau Pemilu hams memenuhi persyaratan:
a. bersifatindependen;
b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
c. teregistrasi
