Page 300 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

-258-

b. KPU Kabupaten/Kota atas usur ppK apabila penundaarr
pelahsanaan Pemilu meliputi sahr atau beberapa:
kecamatan;

c. KPU Provinsi atas usul Kpu Kabupaten/Kota apabila
-
penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau
beberapa kabupaten/kota; atau
d. KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan pemilu
lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa
provinsi.

(3) Dalam hal Pemilu sebagaimana dimalcsud dalam pasal 431
ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) tidak dapat dilaksanat<an
di 4ovo (empat puluh persen) jumlah provinsi dan sOo/o (lima
puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional
tidak dapat menggunakan haknya unttrk memilih, penetapan,
Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan ditakukan oleh
Presiden atas usul KPU.
:,
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan wakhi',
pelaksanaan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan diatur

BAB )(V
PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
:

(1) Unhrk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajiban Penyelenggara Pemilu, pemerintah dan pemirintah
daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai
dengan ketentuan perattrran perundang-undangan

(21 Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimahsud pada ayat (r)
berupa:

a. penugasan personel pada sekretariat ppK, panwaslu
Kecamatan, dan PPS;

b. penyediaan sarana rua,rga,r sekretariat ppK, panwaslu'
Kecamatan dan PPS;

c. pelaksanaan sosialisasi terhadap peratrrran penrnd.ang-'
undangan Pemilu;

d.pelaksanaan...