Page 308 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-266-

(4) Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat
tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh
pemantau Pemilu, pemantau Pemilu yang bersangkutan
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 445

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan
hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status
dan hak pemantau asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444
ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kedelapan
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 446

Sebelum melaksanalan pemantauan, pemantau Pemilu melapor
kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Pasal447

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemantauan
diatur dalam peraturan Bawaslu.

BAB XVII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 448
(1) Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.
l2l Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dalam bentuk:

a. sosialisasi Pemilu;
b. pendidikan politik bagi Pemilih;

c. survel .