Page 313 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

-27t-

a. pelanggaran Kode Etik KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Ban aslu Kabupaten/ Kota, diteruskan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan/ atau Bawaslu Kabupaten/ Kota
kepada DKPP;
b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu lkbupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN,
dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-
masing; dan
c. pelanggaran terhadap perahrran perundang-undangan
lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa
Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu:
1. diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang
berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan temuan dan
laporan pelanggaran Pemilu diatur dengan Peraturan
Bawaslu.

Bagian Kedua
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pasal 456

Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan
pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang
berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas
sebogai Penyelenggara Pemilu.

Pasal 457

(1) Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 456 diselesaikan oleh DKPP.

(2) Pelanggaran . . .