Page 9 - UKBM KD 3.1

negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka sejak itu
rakyat masuk dalam babak bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bernegara.Oleh
karena itu, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memperlihatkan
adanya hubungan yang prinsipil dengan Piagam Perdamaian PBB (Charter of
Peace).Di samping itu, bangsa Indonesia sejak awal berdirinya Republik Indonesia
telah menaruh perhatian besar terhadap PBB sebagai satu-satunya badan internasional
yang menjadi harapan bagi setiap bangsa di dunia pada umumnya dan Indonesia
khususnya.
Harapan tersebut terpenuhi ketika PBB turut campur dalam peristiwa Agresi
Belanda yang dilancarkan terhadap wilayah dan kedaulatan Republik
Indonesia.Bahkan PBB secara bersungguh-sungguh turut memerdekakan dan
berusaha menyelesaikan pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda selama
masa revolusi fisik (1945-1950).Pada tanggal 21 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB
bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh
semua negara anggota, yaitu:

1. Bebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di
Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Di samping itu, hasil-hasil keputusan yang berhasil dicapai oleh PBB di
antaranya adalah:

1. Piagam pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949).
2. Pembentukan RIS.
3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
4. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
5. Piagam tentang kewarganegaraan.
6. Persetujuan tentang ekonomi-keuangan.
7. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.

Maka dalam pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 berakhirlah
masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah
mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat
(RIS). Namun atas kesepakatan rakyat Indonesia, tanggal 17 Agustus 1950 RIS
dibubarkan dan dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

b. Pelaksanaan KMB & Sikap Belanda Terhadap Kemerdekaan

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den
Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November1949 antara perwakilan

Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang
mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. [1]

Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda

dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan
Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda

untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.