Page 43 - MATERI WEDA
P. 43

dan sebagainya. Semuanya merupakan hukum agama, ini berarti hukum Adat
               sebagian besar adalah hukum agama, yakni hukum adat itu sebagian besar
               adalah hukum agama Hindu (Pudja, 1997:34-35).

               Dalam prakteknya di tengah masyarakat memang tampak gejala yang bertautan
               antara hukum Hindu dengan Hukum Adat. Kitab-kitab Hukum Hindu dalam
               bentuk kompilasi seperti; Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama dan
               Kutara Manawa, memang amat sering dijadikan sumber penyusunan Hukum
               Adat.  Hanya  transfer  ke  dalam  Hukum  Adat  tidak  dilakukan  sepenuhnya,
               karena tidak semua materi dalam hukum Hindu tersebut sesuai dengan situasi,
               kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di sini para tetua adat sangat berperan
               sebagai tokoh yang bertugas khusus menyaring nilai-nilai hukum Hindu untuk
               diselaraskan kebutuhannya sesuai dengan sistem sosial yang berkembang di
               lingkungan sekitarnya.

               Hukum adat menduduki orbit yang sentral dan telah berperan dominan dalam
               suatu  lingkungan  budaya  tertentu,  yakni  lingkungan  masyarakat  adat  yang
               mendukungnya. Konsekuensi dari peran yang dominan itu menjadikan hukum
               Adat semakin mengakar dan melembaga dalam interaksi sosial masyarakatnya,
               dalam arti bahwa kepatuhan masyarakat terhadap Hukum Adat tersebut tidak
               dapat dibantahkan.

               Konsekuensi lainnya adalah membawa akibat yang sangat fatal, dimana mulai
               muncul tokoh-tokoh hukum adat yang tidak lagi menerima anggapan bahwa
               hukum adat bersumber kepada hukum Hindu, berkesempatan mengemukakan
               hasil penelitiannya. Gde Pudja lebih jauh mengemukakan, ”Hukum Hindu-
               lah yang merupakan sumber dasar dari Adat di Indonesia terutama di daerah-
               daerah  dimana  pengaruh  Hindu  itu  sangat  besar.  Untuk  daerah  Bali  dan
               Lombok, pembuktian itu tidaklah begitu sulit, karena seluruh pola pemikiran
               dan  tata  kehidupan  masyarakat  yang  beragama  Hindu,  tetap  mendasarkan
               pada ajaran-ajaran agama Hindu yang mereka yakini (Pudja, 19977:192).

               Menurut Soerjono Soerkarto, mengemukakan bahwa hukum Adat bersumber
               dari  perkembangan  perilaku  yang  berproses  melalui  cara,  kebiasaan,  tata
               kelakuan, dan adat istiadat, baru kemudian menjadi hukum adat, akan semakin
               mempertegas  mengenai  pembuktian adanya hukum  Hindu menjiwai hukum
               adat.  Namun  kerangka  teori  ini  akan  melahirkan  adat  murni,  karena  ia
               bersumberkan kepada perilaku menjadi manusia, baik personal maupun umum.
               Dalam proses menjadikan kebiasaan, tata dan adat-istiadat, kitab Dharmasastra
               atau hukum Hindu sedikit banyak memberi pengaruh, berhubung kebiasaan,
               tata kelakuan dan adat istiadat itu dibatasi oleh suatu norma-norma sosial dan
               norma-norma agama yang besumber langsung  dari Wahyu Tuhan. Hukum
               Hindu dalam pembahasan dimuka dinyatakan berdasarkan pada Åta.



                                 Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti              43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46