Page 42 - MATERI WEDA

pada buku” Agama dan Perubahan Sosiopolitik”, hanya melihat hubungaan
agama pada dua dimensi, yakni dikatakan : agama mempunyai suatu hubungan
yang integral dan organik dengan politik dan masyarakat.

Mengacu pada tujuan hidup manusia menurut pandangan agama Hindu, yaitu
Moksartham Jagadhita ya ca iti dharma, maka sebenarnya tradisi Hindu
menawarkan suatu sistem normatif dimana agama adalah integral dengan
semua aspek kehidupan umat manusia, baik politik, sosial, ekonomi, hukum,
pendidikan, keluarga dan lain sebagainya. Keseluruhan aspek kehidupan
tersebut tercangkup dalam pengertian ”kekinian” dan ”keakanan” yang
bersifat kesurgaan. (Soedjatmoko, 1979:25).
Pada gejala umum yang terjadi di Bali yakni keterkaitan agama dengan adat,
adalah bukti adanya pertautan agama dengan salah satu aspek kehidupan
manusia. Tjokorde Raka Dherana mengatakan, agama dan adat terjalin erat
satu dengan yang lainnya, saling pengaruh-mempengaruhi. Karenanya
pelaksanaan agama disesuaikan dengan keadaan tempat yang telah dan sedang
berlaku. Penyesuaian yang dimaksud dimana bersifat membenarkan dan
memperkuat adat setempat sehingga menjadikan kemudian suatu ”adat
Agama” yaitu suatu penyelenggaraan agama yang disesuaikan dengan adat
setempat (Dherana, 1984:18).

Pembuktian adanya pengaruh hukum Hindu menjiwai hukum adat telah
terbukti sejak berdirinya kerajaan Hindu di Indonesia. Penguatan ini diberikan
oleh Gde Pudja ketika membahas dimulainya pertumbuhan hukum Hindu.
Pudja mengatakan, bagian-bagian dari ajaran-ajaran Hindu dan pasal-pasal
dalam Dharmasastra telah disesuaikan dan dipergunakan sebagai hukum pada
masa kerajaan Hindu di Indonesia. Bahkan bukan pada masa kerajaan Hindu
saja, karena secara tidak disadari bahwa hukum itu masih tetap berlaku dan
berpengaruh pula dalam hukum positif di Indonesia melalui bentuk-bentuk
hukum adat. Bentuk acara Hukum dan kehidupan hukum Hindu yang paling
nyata terasa sangat berpengaruh adalah bentuk hukum adat di Bali dan lombok,
sebagai hukum yang berlaku hanya bagi golongan Hindu semata-mata (Pudja,
1977:34).
Dalam berbagai penelitian dan penulisan Hukum Adat, baik dalam bidang
hukum pidana, dalam bidang hukum perdata terutama hukum waris, hukum
kekeluargaan dan perkawinan yang dikatakan hukum adat, semuanya ternyata
hukum Hindu. Baik pengertian, istilah-istilah yang dipakai maupun dasar
filosofinya delapan belas titel hukum atau astadasa wyawahara, pembagian 12
jenis anak, berbagai jenis pidana adat seperti brahmantia, wakparusia, sahasa

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti 42