Page 6 - MATERI WEDA
P. 6

nyata. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial agar tercapai ketertiban.
            Ketertiban adalah merupakan syarat pokok dalam masyarakat. Agar ketertiban
            ini bisa tercapai maka perlu adanya kepastian hukum di dalam masyarakat,
            sehingga mampu menciptakan masyarakat yang tenang, tenteram, damai, adil,
            sejahtera  dan  bahagia.  Dalam  ilmu  hukum  dibedakan  antara  Statuta Law
            dengan  Common  Law  atau  Natural  Law.  Statuta  Law  adalah  hukum  yang
            dibentuk  dengan  sengaja  oleh  penguasa,  sedangkan  Common  Law  atau
            Natural Law adalah hukum alam yang ada secara alamiah.

            Unsur-unsur yang terpenting dalam peraturan-peraturan hukum memuat dua
            hal, yaitu:
            1.  Unsur-unsur yang bersifat mengatur atau normatif.

            2.  Unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif.
            Dalam hal ini umat Hindu yang juga merupakan Warga Negara Indonesia,
            mereka harus tunduk pada dua kekuasaan hukum, yaitu:
            1.  Hukum yang bersumber pada perundang-undangan Negara seperti: UUD,
               UUP, Undang-Undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

            2.  Hukum yang bersumber pada kitab suci, sesuai dan menurut agamanya.
            Kebutuhan  dengan  pengetahuan  tentang  Hukum  Hindu  dirasakan  sangat
            penting  oleh  umat  Hindu  untuk  dipelajari  dan  dipahami  dalam  rangka
            melaksanakan dharma agama dan sebagai wujud bhakti kehadapan Ida Sang
            Hyang Widhi Wasa sebagai sumber segala yang ada. Disamping itu, mengingat
            umat Hindu juga sebagai warga Negara yang terikat oleh hukum nasional.
            Mengapa hukum Hindu penting untuk dipelajari:

            1.  Hukum Hindu merupakan bagian dari hukum  positif yang berlaku bagi
               masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
               Undang Dasar 1945, khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 2 aturan
               peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

            2.  Untuk memahami bahwa berlakunya hukum Hindu di Indonesia dibatasi
               oleh falsafah Negara Pancasila dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-
               Undang Dasar 1945.

            3.  Untuk  dapat  mengetahui  persamaan  dan  perbedaan  antara  hukum  adat
               (Bali) dengan hukum agama Hindu atau hukum Hindu.
            4.  Untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber
               pada ajaran-ajaran agama Hindu.
            Muncul  dan  tumbuhnya  aliran-aliran  hukum  Hindu  ini  adalah  merupakan
            fenomena  sejarah  perkembangan  hukum  Hindu  yang  semakin  meluas



                                 Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11