Page 6 - e-book sistem tanam paksa di indonesia

E-BOOK SISTEM TANAM PAKSA DI INDONESIA

 Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah Koloni. Jika harganya melebihi

kewajiban pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan pada petani.

 Penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanam paksa kepada kepala desa.
 Kegagalan atau kerusakan yang mengakibatkan gagal panen yang bukan karena

kesalahan dari petani seperti karena hama atau bencana alam, akan di tanggung
pemerintah kolonial.

3. Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Indonesia

Pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia pada awalnya sesuai seperti aturan yang
telah ditetapkan yaitu mewajibkan penyerahan 1/5 hasil dari luas tanahnya dengan jenis

tanaman komoditas ekspor -khusunya kopi, tebu, dan nila- dengan harga yang ditentukan, dan
kemudian pribumi juga mewajibkan bayar sewa tanah hasil dari hasil jual. Gagal panen akan

ditanggung oleh pemerintah, dan wajib tanam paksa ini dapat diganti oleh pencurahan tenaga

untuk tenaga dan pekerjaan di pabrik-pabrik.

Namun kenyataannya ketika aturan ini diterapkan kepada pemerintahan daerah masing-

masing, salah satu contoh penerapannya di pulau Jawa, para pribumi merasa dipaksakan,
bahkan ada unsur ketakutan. Hal ini berlawanan dengan tujuan semestinya yang seharusnya

dilakuakan dengan sukarela oleh penduduk Jawa secara merata. Sebab pada intinya, dalam
praktek pelaksanaannya ternyata sangat beragam antara satu tempat dengan tempat lainnya.

Rakyat dipaksa untuk terus bekerja, yang dikenal dengan istilah Kerja Rodi.

(Suasana Saat Pelaksanaan Cultuur Stelsel)

Adanya penerapan sistem presentase penjualan tanaman-tanaman ekspor yang
berdampak pada besarnya penyetoran (disebut cultuurprocenten) seolah-olah menjadi

"sayembara" bagi para Bupati-bupati dan para penjabat Belanda di daerah-daerah lokal yang

By Mohamad Ully Purwasatria, M.Pd 6