Page 147 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

29 C. Adriaanse (1896-1964)

Cornelis Adriaanse (1896-1964) memulai karirnya sebagai pegawai pemerintah pada tahun
1918. Dia adalah seorang pegawai administrasi dan pengawas di daerah Menado, Amboina
(Ambon) dan Sumatra’s Oostkust (Pantai Timur Sumatera). Pengetahuan bahasa Arabnya
mempengaruhi pengangkatannya sebagai konsul di Jeddah (1931-1939). Konsulat
menawarkan perlindungan, bantuan, dan dukungan kepada ribuan Muslim Indonesia, yang
pergi berziarah ke Mekah setiap tahunnya (hadj ‘naik haji’). Kegiatan politik dan agama dari
para peziarah diawasi secara ketat terhadap adanya kemungkinan yang dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Adriaanse sangat tahu banyak tentang dunia
Arab.

Arsipnya berisi surat-surat dari gurunya Christiaan Snouck Hurgronje, seorang pakar Islam
besar dan penasihat pemerintah selama bertahun-tahun. Di beberapa epistelnya (31 Desember
1926, 4 Januari 1928), Snouck menulis tentang pemberontakan tahun 1926-1927, yang
dicirikannya sebagai ‘chronische openbaringen van verzet’ (letusan pemberontakan yang
kronis) terhadap para penguasa tanah jajahan. Ia menyimpulkan bahwa orang-orang Belanda
menurutnya tidaklah akan berhasil untuk ‘– trots de goede bedoelingen van enkelen – door te
dringen in en rekening te houden met de roerselen van het leven der technisch vooralsnog
onmachtigen …Eene historische tragedie, die op ‘t oogenblik in meer dan een werelddeel
gespeeld wordt’ (– meski ada maksud baik dari beberapa orang – bisa mendalami dan
memperhitungkan kesulitan hidup dari orang-orang yang sementara ini secara teknis masih
belum mampu ... Suatu tragedi sejarah yang pada saat ini terjadi bukan hanya di satu bagian
dunia saja)’.

Setelah pensiun, Adriaanse bersama dengan teman sekelasnya E. Gobée yang seperti Snouck
juga seorang penasihat untuk Inlandse Zaken (Urusan Pribumi), menerbitkan advis-advis
pemerintahan guru mereka itu.

Salinan surat dari direktur Binnenlands Bestuur / BB (Pemerintahan Dalam Negeri) P.C.A.
van Lith kepada Gubernur-Jenderal B.C. de Jonge (19 Januari 1936) memberikan wawasan
tentang kebijakan pemerintah mengenai pemerintahan wilayah otonom, terutama di
Buitengewesten (Wilayah Luar Jawa dan Madura). Pada waktu itu dibuat kontrak yang
dikenal sebagai Lang Contract (Kontrak Panjang) dengan sejumlah penguasa wilayah otonom,
yang menjamin keotonomian mereka. Pada waktu Perang Aceh, di tahun 1898 Korte
Verklaring (Perjanjian Pendek) dirancang. Dengan Korte Verklaring itu dinyatakan bahwa
para penguasa wilayah otonom menjadi berada di bawah kekuasaan Belanda. Sampai tahun
1915 pemerintah secara sistematis menggunakan Korte Verklaring tersebut. Kerusuhan dan
pergantian jabatan kepemerintahan di wilayah otonom di mana Lange Verklaring (Perjanjian
Panjang) berlaku, digunakan sebagai dalih untuk menerapkan Korte Verklaring. Van Lith
mensinyalir ketidakpuasan yang makin meningkat terhadap cara penanganan itu dan

146